Bangsa-Bangsa Turki Bersatu untuk Memerangi Disinformasi

18

Organisasi Negara-negara Turki (OTS) mengambil sikap proaktif melawan lonjakan disinformasi global, dengan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi di Baku, Azerbaijan untuk mengatasi meningkatnya ancaman tersebut. Langkah ini menggarisbawahi semakin pentingnya kerja sama regional dalam melawan narasi palsu dan menjaga integritas informasi.

Tantangan Disinformasi Lintas Batas

Penyebaran misinformasi tidak dibatasi oleh batas negara; virus ini menyebar dengan cepat melalui platform global seperti YouTube dan Instagram, seringkali melampaui kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum setempat. Zarina Kalmuratova, kepala spesialis dari Kementerian Kebudayaan Kyrgyzstan, menyoroti tantangan ini, dengan menyatakan bahwa “warga negara…menyebarkan informasi palsu dan pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa.”

Kenyataan ini menimbulkan dilema kritis: bagaimana suatu negara dapat melindungi warga negaranya tanpa melanggar kebebasan berpendapat atau menciptakan alat sensor? Undang-undang anti-berita palsu yang disahkan pada tahun 2022 di Kyrgyzstan, meskipun dimaksudkan untuk mengekang misinformasi, langsung mendapat kritik karena berpotensi membungkam perbedaan pendapat. Dua tahun kemudian, Kalmuratova menegaskan undang-undang tersebut tidak disalahgunakan, dengan penegakan hukum sebatas meminta penghapusan konten dari outlet yang melanggar dalam waktu 24 jam, diikuti dengan pemblokiran sementara jika permintaan diabaikan.

However, this framework struggles when applied to international platforms. OTS kini mendorong raksasa teknologi seperti Meta dan Google untuk mendirikan operasi resmi di negara-negara berbahasa Turki, sehingga menciptakan jalur akuntabilitas langsung yang saat ini belum ada.

Melampaui Batasan: Membangun Kepercayaan dan Standar Regional

Strategi ini lebih dari sekedar penegakan hukum. Wakil Menteri Kebudayaan Kazakhstan, Kanat Iskakov, menganjurkan pengembangan alternatif media yang dapat dipercaya. “Kita harus mengembangkan pendekatan terkoordinasi terhadap standar jurnalistik layanan digital untuk membangun kepercayaan audiens,” ujarnya, seraya menekankan bahwa kredibilitas pada akhirnya akan menentukan keberhasilan. Pendekatan ini menyadari bahwa memblokir konten saja tidak cukup; audiens harus memiliki sumber yang dapat diandalkan untuk dijadikan acuan.

Media sendiri menghadapi ancaman sistemik, dengan sejarah penganiayaan yang masih menjadi kenyataan, sebagaimana dicatat oleh Natig Mammadli dari Badan Pengembangan Media Azerbaijan. Mempertahankan profesionalisme adalah kunci untuk bertahan hidup, namun kondisi modern menghadirkan tantangan baru: khususnya, munculnya berita palsu yang dihasilkan oleh AI.

Eksperimen Regional dalam Kebijakan Media

Pertemuan-pertemuan di Baku – termasuk Pertemuan Kelompok Kerja Media dan Informasi ke-12, Forum Media, dan konferensi tingkat menteri ke-7 – mewakili upaya yang disengaja untuk menetapkan kebijakan media bersama di berbagai sistem politik dalam OTS. Organisasi ini beranggotakan Turki, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan sebagai anggota penuh, dengan Hongaria dan Turkmenistan sebagai pengamat.

Forum berikutnya akan diadakan di Turki, di mana negara-negara anggota akan terus membahas pertanyaan-pertanyaan inti mengenai penegakan hukum, membangun kepercayaan, dan potensi kerja sama regional untuk mengatasi keterbatasan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Inisiatif OTS merupakan eksperimen yang signifikan: dapatkah tindakan kolektif memberikan solusi terhadap masalah yang melampaui yurisdiksi nasional?

Masa depan integritas informasi di negara-negara Turki bergantung pada keseimbangan antara melindungi warga negara dari kebohongan yang merugikan dan menjaga ruang untuk perdebatan yang sah. Tindakan rumit ini akan menentukan apakah OTS dapat secara efektif menavigasi medan disinformasi global yang kompleks.